sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan. DAFTAR URUT KEPANGKATAN. sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan

d. 2. DASAR HUKUM : KETERKAITAN : PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Mutu Baku3. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) LHKASN; SPT Tahunan Pajak Penghasilan; Perencanaan TI dan Pelaporan. DUK dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi Negara. Pangkat terakhir di struktur kepangkatan perwira menengah adalah satu bunga melati berwarna emas pada pakaian dinas upacara dan harian, sedangkan pada pakaian dinas lapangan warna lambang berwarna hitam. (2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum hukum tertulis dan tidak tertulis. Beranda/Detail Download. Diperbaharui on 21/09/2023 by Pengadilan Tinggi Padang. 2. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. 100% (1) 100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara) 5K tayangan. Pendidikan 6. Membuat surat melaksanakan tugas untuk hakim/pejabat/pegawai yang baru melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Penyusunan dan pengolahan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dinilai masih sembarangan dan tidak mengikuti asas sistem Administrasi Kepegawaian yang baik dan tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan. d. 6 tahun 2010 tentang manajemen penyidikan peny. Cara Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) BAB 7 - Read online for free. 2. Daftar Urut Kepangkatan 2021 --> Klik Disini. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum. Penulisan Nomor Urut. 44 Reviews · Cek Harga: Shopee. Daftar Urut Kepangkatan PNS Bappeda Provinsi Lampung 2022. DOC) Pentingnya penentuan daftar urut kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan dalam Sistem Administrasi Kepegawaian | Hamdanah 84 - Academia. Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Republik Indonesia merupakan susunan hirarki PNS, dan kepangkatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, mulai dari tingkatan terendah golongan I (Juru), golongan II (Pengatur), golongan III (Penata), dan tingkatan paling tinggi yaitu golongan IV. Agenda PA. PP No. Lakukan ini untuk setiap text yang ingin Anda masukkan ke dalam daftar isi. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 15 Tahun 1979; 5. Paparan Penyusunan SKP PP 30 2019 Permenpan RB 8 2021 Kota Crbn. Daftar urut kepangkatan (duk) pns ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : Nama pegawai negeri sipil dihapuskan dari daftar urut kepangkatan oleh karena : 9. PEDOMAN PEMBUATAN SKP. Label: Info & Aktifitas Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat REPUBLIK INDONESIA tentang Sumber Hukum dan Taa Urutan Peraturan Perundang-Undangan. tidak heran Jika landasan teori jadi aspek paling krusial yg digunakan penulis atau peneliti dalam menuntaskan karya ilmiahnya. Salah satu bahan objektif dalam melaksanakan pembinaan. Pasal 9. c. dr. Bagaimana cara dalam menentukan nomor urut dalam DUK ! 8. 02. 200 Tanggal 23 Juli 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai. Secara garis besar, Pasal 28 A hingga 28 J UUD 1945 berisikan hak. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam DUK tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menetapkan nomor urut yang tepat dalam satu DUK diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut : Pangkat. UU No. b Kepala Dinas. Surat Edaran. Dasar hukum daftar urut kepangkatan. Hal itu pula yang membedakan peran serta tanggung jawab yang diemban dalam kepangkatan PNS. Guru Pengajar Berisi berbagai Rekomendasi dan Panduan Lengkap Kegiatan Belajar Mengajar sehingga memudahkan anda mencari informasi pendidikan. Nomor urut diisi angka (value), tanpa tanda titik, yakni berupa angka 1 sampai sekian sesuai jumlah PNS pada instansi bersangkutan. Daftar urut kepangkatan (duk) landasan hukum ketentuan yang mengatur pembuatan daftar urutan kepangkatan (duk) pegawai negeri sipil. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. usia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dasar hukum permenristekdikti nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi. nama. e. 29 Tahun 1954 Tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. Pimpinan Kesekretariatan lembaga tertinggi negara. 23. Sekretariat Jenderal. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun. SOAL – SOAL KEPEGAWAIAN. TAHAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Penyusunan Naskah Akademik melalui tahapan sebagai berikut: a. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun. PP No. PENGERTIAN BEZETTING PEGAWAI. Pimpinan pemerintah non-departemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, menciptakan dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. Masa kerja; 4. 210 ASN. 3) UU RI No. PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) Dasar Hukum. DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM JABATANCara membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi PNS - Al-Maududy. UMUM. Hal itu pula yang membedakan peran. Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri. Informasi Hukum dan Peraturan. Download DUK 2023. Daftar urut kepangkatan dubuat sekali setahun. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU N0. KEPEGAWAIAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) 1. Layanan Hukum Prosedur & Bantuan Hukum. landasan bagi pembinaan karir dosen dan penyelenggara pendidikan tinggi, maupun bagi masyarakat pemerhati perguruan tinggi. Apalagi jika anda melihat di plang Notaris sering digabung bersama PPAT. Sistematika Penulisan dalam penyusunan laporan. UU RI No. ID. (5) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau penolakanDalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut Kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut: Pangkat; Jabatan; Masa kerja; Latihan jabatan; Pendidikan; dan Usia. 4 Perubahan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 atau penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, harus sudah ditetapkan dan. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. DAFTAR URUT KEPANGKATAN. Selamat datang di Portal Katalog Standar Operasional Prosedur Kementerian Hukum dan HAM RI. 24:Okt. Manakah landasan hukum dibawah ini yang mengatur tentang Daftar Urut Kepangkatan pegawai adalah…. 1. Landasan hukum DUK. 2) Daftar urut kepangkatan di buat satu tahun sekali . Tata cara membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang daftar urut kepangkatan Pegawai Negeri Sipil; b. PEMBUATAN DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN PNS. 59. Pengertian duk dan fungsi duk Duk adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang dususun menurut tingkat kepangkatan Duk berfungsi. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. 3. H. b. 3 Analisis Kebutuhan Sistem 3. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974 2. Search form. tmt ruang, tmt 3 4 iv/e 2 dr. Format isian daftar urut kepangkatan (DUK) guru dan pegawai sekolah - antapedia. Dalam hal yang sedemikian urutan nama mereka dalam Daftar Urut Kepangkatan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial dimulai dengan. Sebutkan landasan hukum di dalam DUK ! 7. 2. Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) 2022. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) 1. PUBLIK 52-2 510100549 195810281986031017 01-04-2006. No. Surat Edaran Nomor 03/SE/1980 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil 2. Landasan Hukum . ADM. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai arti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, kami informasikan bahwa keseluruhan jawaban kami. Berikut merupakan beberapa landasan hukum perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut. DUK. Musliadi S. diklat. 1. , S. 2) Daftar urut kepangkatan di buat satu tahun sekali . Duk adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang dususun menurut tingkat kepangkatan. Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 berdasarkan pada :. Pasal 1. 36 Finna Dwiyanti Biro SDM Rancangan Pembuatan Motion Graphic Mengenal Lebih Jelas Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal#PahamPengawasan" 37 Frisca Arta Mulia S Biro SDM Pembuatan Panduan Penayangan Konten Televisi di Lobby BPKP 38 Helen Serta Suhartiti Biro SDM Pemberkasan Arsip Aktif Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Periode Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Deskripsi: Hanya untuk pembelajaran. UUPA merupakan landasan bagi pembaharuan hukum agrarian guna . jabatan; c. Denagan DUK tersebut selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam. c. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. 8. Yang dimaksud dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan. Daftar Urut kepangKatan SMK OTKP, pptx. Kurikulum 2013 SMA SMP SD Revisi 2017 2018: FORMAT DAFTAR URUT KEPANGKATAN DUK PNS EXCEL TERBARU 2018. 4. Dokumen. abbi. Undang-Undang No. Pancasila. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pengadilan Agama Banyumas . Penyajian data. Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. DAFTAR URUT KEPANGKATAN. 2. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara danINFOTEMANGGUNG. LANDASAN HUKUM AKREDITASI Landasan hukum akreditasi mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. unit kerja alamat: sd negeri 1 batu ampar: jl. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan diatur tersendiri oleh Menteri. Baik dari segi hukum maupun profesinya. co. (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang. RANCANGAN AKTUALISASI PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN DINAS PERHUBUNGAN PERIKANAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Disusun. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan; b. 21 memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga dapat. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI DINAS SYARIAT ISLAM ACEH. (1) Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan, wajib mempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. a. 3. Oct. UUD 1945. Daftar Email Manajer Area Perubahan Universitas Mulawarman Tahun 2022; Data Amprahan Ke Keuangan; Data Kenaikan Pangkat Kepegawaian; Data Surat Kepegawaian; Form Agenda Kegiatan Universitas Mulawarman; Form Daftar Nama Dosen dan Assesor Serdos Tahun 2023; Form E-Arsip Surat Tugas, Diklat dan Pengembangan DiriDAFTAR URUT KEPANGKATAN GURU DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. jabatan. 8 Tahun 1974 tentang Pokok. pendidikan; dan f. Hal ini sesuai dengan bunyi Angka 242 Lampiran II UU 12/2011 yang menyatakan bahwa: Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada. IV (2015) S1 Ilmu Administrasi Lumajang, 21 Sept 1967 19670921. Proses pembuatan dokumen seperti Daftar Urut Kepangkatan membutuhkan waktu yang lama sehingga pelayanan kepada pegawai kurang memuaskan. 1 jan 2010. Dasar Hukum. Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. KMP 3. 95.